 |
| Megawati Soekarno Putri |
CNN Indonesia - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat dilabeli dktator. Menurut dia, selama ini apa yang dilakukan Jokowi sebagai presiden bukan gaya kepemimpinan diktator.
"Mohon maaf, waktu kemarin saya bela presiden saya, mungkin sudah baca diviral media sosial. Yang saya bilang presiden dibilang diktator, saya bilang sama beliau lalu buat apa termasuk saya susah-sudah buat reformasi. Sekarang langsung dibilang diktator, saya bilang orang itu pengecut," kata Mega saat diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta Selatan, Selasa (15/8).
Mega kesal dengan pernyataan orang-orang di media sosial yang melabeli Jokowi sebagai diktator. Mantan presiden itu meminta orang yang mengritik Jokowi di media sosial untuk datang dan bicara secara langsung. Jangan hanya berani di media sosial.
Diketahui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dianggap sebagai pemicu. Sejumlah pihak mengritik perppu itu lantaran berpeluang membuat presiden membubarkan Ormas seenaknya.
"Gak boleh presiden bikin Perppu? Saya juga pernah presiden, boleh. kenapa enggak boleh?," kata Mega.
Salah satu syarat penerbitan perppu adalah negara dalam keadaan berbahaya dan mendesak. Mega pun bertanya kepada peserta yang hadir bagaimana bila negara dalam keadaan bahaya sehingga harus diterbitkan perppu. Ia juga sempat bertanya kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letjen (Purn) Agus Widjojo.
Mega menegaskan Indonesia harus dipertahankan, mengingat betapa banyak pengorbanan para pendiri bangsa Indonesia. Ia sendiri menyatakan akan membela Indonesia mati-matian.
"Seorang presiden buat Perpres, Perppu, emangnya gak boleh? Boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu membungkam aspirasi dan sebagainya? Kalau aspirasinya enggak bener piye toh," kata Mega.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak ada kekuasaan mutlak atau diktator di Indonesia.
"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi," katanya di Surakarta, Rabu (9/8) seperti dikutip dari Antara.
Konstitusi yang ada di Indonesia, menurut Jokowi, mencegah adanya mobokrasi yang memaksakan kehendak sekelompok massa. Selain itu, konstitusi di Indonesia menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung keragaman baik perbedaan pendapat, maupun etnis, budaya dan agama. (***)
Post a Comment